Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Indopos, Selasa, 4 Juli 2017
Pengamat Kehijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mendorong DPRD DKI Jakarta mengembalikan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 yang disusun anak buah Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
