Pos Kota, Kamis, 19 Mei 2016
Pemprov DKI tidak lagi memberikan uang tunai kepada legislator daerah guna membiayai kegiatan politik. Imbasnya, sebagian kalangan DPRD DKI ogah bertemu masyarakat saat masa istirahat persidangan.
- BERANDA
- BPK PERWAKILAN
- HASIL PEMERIKSAAN
- PUBLIKASI
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID DKI JAKARTA
https://jakarta-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia