PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

Pendapatan Pajak Rendah

Pos Kota, Kamis, 21 APril 2016 Meningkatkan pendapatan, Dinas Pelayanan Pajak Daerah (DPPD) DKI membuka aplikasi untukpendapatan ppotensi pajak.

Masih Penyesuaian, Penerapan Retribusi Elektronik Belum Maksimal

Kompas, Rabu, 23 Maret 2016 Penataan angkutan umum di Jakarta tidak hanya terkait peremajaan armada ataupun penataan trayek, terminal sebagai simpul penting pengendalian peredaran angkutan...

DKI Targetkan Wajib Pajak 100% Dengan Sistem Online

DKI Targetkan 100% Wajib Pajak Dengan Sistem Online Koran Sindo, 22 Januari 2015 Pemprov DKI Jakarta menargetkan kenaikan wajib pajak hingga 100% tahun ini. Optimisme tersebut...

Genjot PAD, Parkir Elektronik Diperluas

Poskota, Jumat, 12 Agustus 2016 Perluasan penerapan parkir elektronik dilakukan pemprov DKI. Melalui langkah ini diharapkan akan mampu mengenjot pendapatan daerah asli daerah (PAD) dari...

Sistem Baru, Parkir Berbasis Aplikasi

Indopos, Selasa, 8 Januari 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah melakukan penertiban terhadap parkir liar yang melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 188 Tahun...

Lipat Gandakan Pendapatan dari Parkir Elektronik

Kompas, Selasa, 25 Oktober 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap melipatgandakan pendapatan dari retribusi melalui pemasangan terminal parkir elektronik (TPE).

Sehari, Jaring 306 Kendaraan Tunggak Pajak

Warta Kota, Senin, 23 April 2018 Dalam sehari saja, pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) bersama Satlantas Jakarta Utara, menjaring sebanyak 306 kendaraan dimana...

Pembebasan PBB Dieprluas

Kompas, Jumat, 26 April 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur No. 42/2019 pada 24 April 2019. Aturan ini sekaligus memenuhi janji Gubernur.

Reklame LED di Jakarta Sepi Peminat

Koran Tempo, Rabu, 1 Maret 2017 Pemerintah DKI Jakarta mewajibkan pemasangan reklame elektronik atau digital mulai tahun ini. Sekretaris Daerah Saefullah menjelaskan, kebijakan itu mulai...

Pembekuan Biro Reklame Dinilai Tidak Transparan

Indopos, Rabu, 30 Januari 2019 Persoalan reklame masih kusut. Salah satunya terkait pembekuan 15 biro reklame karena dinilai melanggar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan...
Free WordPress Themes, Free Android Games