Dewan Seriusi Pembentukan Panja
Dewan Seriusi Pembentukan Panja
indopos, 10 juli 2015
Usulan pembentukan panitia kerja (panja) terkait hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian...
Operasional Pulo Gebang Dibutuhkan
Kompas 3
Kompas, Rabu, 17 Februari 2016
Perusahaan otobus di Terminal Pulogadung berharap, keberangkatan bus antarkota antarprovinsi segera dipindah ke Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta...
Dana KLB Susun Semanggi II Bisa Picu Masalah
Koran SIndo, Rabu, 26 April 2017
Pembangunan Simpang Susun Semanggi II yang menggunakan dana perusahaan swasta berupa Koefisien Lantai Bangunan (KLB) harus segera diserahterimakan ke...
Sterilisasi busway belum optimal
Koran Sindo, Rabu 15 Juni 2016
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta mensterilisasi jalur bus Jakarta belum optimal. Selain karena minimnya petugas jaga di pintu masuk busway,...
Petakan Ulang Pulau Pari
Kompas, Rabu, 11 April 2018
Ombudsman meminta hak-hak warga diperhatikan dan lahan pulau dijadikan kawasan permukiman. Proses pidana terhadap salah satu warga masih jalan terus.The...
Batas Maksimal Dana Kampanye Rp 203 M
Warta Kota, Kamis, 10 November 2016
Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur boleh menyiapkan dana kampanye sebesar Rp 203 miliar. Jumlah itu merupakan batas...
Fasilitas Khusus Penghasil Listrik Siap Dibangun
Kompas, Senin, 23 April 2018
Fasilitas pengolah sampah jadi energi listrik (intermediate treatment facility/ITF) di Sunter, Jakarta Utara siap dilanjutkan tahun ini setelah pembangunannya tertunda...
51 Aset Berperkara di Pengadilan
Pos Kota, Jumat, 12 Februari 2016
Sebanyak 51 aset Pemprov DKI saat ini berperkara di pengadilan. Biro Hukum DKI sedang menghadapi gugatan itu. Dari jumlah...
Hello…Kasus SUmber Waras Berlanjut
Indopos, Kamis, 14 September 2017
Pengungkapan kasus dugaan korupsi pembelian lajan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) bakal dilanjutkan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya,...
Putusan MA Hentikan Swastanisasi Air Minum
Kompas, Rabu, 11 Oktober 2017
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan sejumlah warga agar kebijakan swastanisasi air minum di DKI Jakarta dihentikan. Dengan demikian pemerintah pusat dan...