Ahok Ingin Premium Tak Dijual di JAkarta
Pos Kota, Rabu, 3 Februari 2016
Gubernur Ahok meminta Pertamina tidak menjual BBM jenis premium di ibukota. Tujuannya, supaya pengendara beralih naik angkutan umum.
Aset DKI 65 Hektar, Rawan Diserobot
Pos Kota, Rabu, 3 Februari 2016
Aset Pemprov DKI Jakarta berupa lahan seluas kurang lebih 65 hektare di Kelurahan KAmal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, rawan...
Jangan Tumpah Tindih Lagi
Kompas 5
Kompas, Kamis, 4 Februari 2016
Langkah Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan mengevaluasi dan mengatur ulang trayek-trayek angkutan umum dinilai positif. Harapannya, rute...
Nelayan Tuntut Penghentian Reklamasi
Kompas, Kamis, 4 Februari 2016
Perwakilan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke meminta penghentian proyek reklamasi di...
Sebagian Proyek Dihentikan
Kompas, Kamis, 4 Februari 2016
Jakarta masih didera banjir pada musim hujan kali ini karena, antara lain, proyek normalisasi sungai-sungai yang belum tuntas. Normalisasi Kali...
Prasarana Harus Dibenahi
Kompas, Kamis, 4 Februari 2016
Keandalan prasaran perkeretaapian di Jabodetabek perlu ditingkatkan demi mencegah gangguan dan keterlambatan perjalanan. Gangguan persinyalan yang terjadi selama 3,5 jam...
Puncak Hujan, Pompa Air Rusak
Kompas, Kamis, 4 Februari 2016
Memasuki puncak musim hujan, sejumlah pompa air di Jakarta masih rusak. Akibatnya, kerja infrastruktur penanggulangan banjir tidak maksimal. Perbaikan mesin...
BPJS Kesehatan Buka Posko Pemantau Distribusi KIS-PBI
Warta Kota 1
Warta Kota, Kamis, 4 Februari 2016
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membentuk Posko Pemantauan dan Pengaduan Distribusi Kartu Indonesia Sehat untuk segmen...
Pemerintah Sudah Terbitkan 10 Izin Reklamasi
Koran Tempo 2
Koran Tempo, Kamis, 4 Februari 2016
Pemerintah tak pernah membuka analisis mengenai dampak lingkungan.
Aturan Bingung Reklamasi Jakarta
Koran Tempo 1
Koran Tempo, Kamis, 4 Februari 2016
Ada dua aturan berbeda yang mendukung dan menolak penerbitan izin reklamasi.