Kontraktor Harus Kejar Target
Warta Kota, Rabu, 2 November 2016
Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur harus bekerja ekstra keras mendorong kontraktor proyek dalam paket-paket kerja di instansi itu...
Tersangka Baru Kasus Trotoar
Indopos, Rabu, 2 November 2016
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan akan mengumumkan tersangka baru dugaan tindak pidana korupsi pembangunan trotoar Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat perbuatan...
Badan Reklamsi Dihidupkan Lagi
koran-tempo-2
Koran Tempo, Selasa, 1 November 2016
Sebuah lembaga yang akan mengurus Pantai Utara Jakarta akan dibentuk. Karena mengurus pesisir, lembaga baru ini juga akan menangani...
Tahun 2017, DKI Hadirkan SMKN Berasrama Gratis
Pos Kota, Selasa, 1 November 2016
Sekolah berasrama gratis segera diwujudkan oleh Pemprov DKI. Untuk tahap awal ini, pemerintah baru merealisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri...
Pembebasan Lahan Terkendala Gugatan Perdata
Kompas, Selasa, 1 November 2016
Pembebasan lahan untuk proyek jalur angkutan massal cepat (MRT) terancam kembali molor dari target pemerintah, yaitu Desember tahun ini. Hal...
Kontraktor Rusun Masuk Daftar Hitam
Warta Kota, Senin, 31 Oktober 2016
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal menyediakan ribuan unit rumah susun (rusun) pada tahun ini. Dari target 20.000 unit rumah...
Minta KPK Usut Kaus Proyek Hydroponik DKI
Indopos, Senin, 31 Oktober 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi proyek Hydroponik di Sikapura Jakarta Utara dan Agrowisata Cilangkap,...
Lahan MRT Tuntas Tahun Ini
Kompas, Senin, 31 Oktober 2016
PT MRT Jakarta menargetkan pembebasan lahan untuk keperluan infrastruktur kereta MRT akan tuntas pada Desember 2016. Target itu diupayakan tercapai...
Presiden Kendalikan Reklamasi Jakarta
Koran Tempo, Senin, 31 Oktober 2016
Reklamasi Teluk Jakarta akan berada langsung di bawah kendali Presiden. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan...
Indikasi Monopoli di Jalan Berbayar
koran-tempo-3
Koran Tempo, Jumat, 28 Oktober 2016
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai aturan lelang jalan berbayar (electronic road pricing) menguntungkan perusahaan tertentu.