Tetap Mengajukan Izin Bangun Lift
Warta Kota, Selasa, 15 Agustus 2017
PT Transjakarta tetap mengajukan izin pembangunan 10 lift di 10 halte Transjakarta di Koridor 13, kendati lahan belum tersedia....
Halte Siap Dua Bulan
Kompas, Selasa, 15 Agustus 2017
Pemerintah Provinsi Jakarta berharap dalam dua bulan mendatang semua halte di Koridor 13 jalur transjakarta rute Tendean-Ciledug sepanjang 9,3 kilometer...
Aneh, Aset DKI Belum Semuanya Bersertifikat
Indopos, Selasa, 15 Agustus 2017
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera mensertifikasi seluruh aset yang dimiliki. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi sengketa,...
Djarot Akan Selesaikan Proyek 10 RPTRA
Warta Kota, Senin, 14 Agustus 2017
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saifu; Hidayat berencana menyelesaikan pembangunan 106 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di...
Kementerian LH: Putusan Kasasi Tak Ubah Moratorium Reklamasi
Koran Tempo, Senin, 14 Agustus 2017
Pemerintah DKI Jakarta minta moratorium reklamasi segera dicabut.
Subsidi Tiket MRT Rp 2,75 Triliun
Koran Tempo, Jumat, 11 Agustus 2017
Pengoperasian kereta angkutan massal di DKI Jakarta selama sepuluh tahun pertama direncanakan mendapat bantuan dari pemerintah daerah berupa subsidi...
Lambat, DKI Putus Kontrak Penyedia Lampu
Kompas, Jumat, 11 Agustus 2017
Proyek pengerjaan penerangan jalan umum untuk jalan layang Koridor 13 Transjakarta rute Tendean-Ciledug bermasalah. Dari 336 lampu yang seharusnya terpasang,...
Tambahan Kontribusi Terhambat Moratorium
Koran Tempo
Koran Tempo, Rabu, 9 Agustus 2017
Sejumlah proyek tambahan kontribusi dari pengembang reklamasi terhenti karena moratorium.
Proyek RPTRA Husni Thamrin Terganjal Penhapusan Aset
Pos Kota, Rabu, 9 Agustus 2017
Pembangunan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Husni Thamrin di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, oleh pihak Coorporate Social Responsibility...
BPK Pertanyakan Dasar Kontribusi Tambahan Reklamasi
Koran Tempo 2
Koran Tempo, Selasa, 8 Agustus 2017
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta memperingatkan kebijakan pemerintah Jakarta yang memungut kontribusi tambahan dari pengembang pulau...