Pemasangan Rambu Lalu Lintas Telan Dana Rp 4,8 Miliar
Pos Kota, Rabu, 12 April 2017
Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp 4,8 miliar untuk penyediaan sarana lalu lintas berupa rambu. Sebagian...
Kereta Transjakarta Butuh Rp 360 Miliar
Warta Kota, Selasa, 11 April 2017
Pemprov DKI terus mematangkan rencana penyediaan kereta Transjakarta. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp 360 miliar untuk merealisasikan proyek moda transportasi...
Penyerapan Anggaran Belum Maksimal
Indopos, Selasa, 11 April 2017
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berharap penyerapan anggaran yang telah dialokasikan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan...
Sebanyak 1.435 Unit Rusun Rampung
Indopos, Senin, 10 April 2017
Lanjutan pembangunan 1.435 unit rumah susun (rusun) di sejumlah lokasi di Jakarta, ditargetkan rampung pertengahan tahun ini. Paling lambat, akhir...
Pembangunan FO dan UP Sedot Anggaran Rp 700 Miliar
Pos Kota, Jumat, 7 April 2017
Tahun ini, Pemprov DKI bangun tiga fly over (FO) dan tuga underpass (UP) (teroowongan) untuk mengurangi angka kecelakaan serta...
Bangun 3 Lokbin, DKI Siapkan Dana Rp 7 Miliar
Pos Kota, Jumat, 7 April 2017
Tiga lokasi binaan (Lokbin) pedagang di wilayah DKI Jakarta akan direnovasi. Saat ini Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil Mikro...
DKI Targetkan Kinerja 2017 Capai 90 Persen
Kompas, Jumat, 7 April 2017
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis serapan anggaran APBD 2017 bisa mencapai 90 persen. Optimisme itu muncul dari serapan di trieulan...
Proyek Kompensasi Bebas Tak Dilelang
Koran Tempo 3
Koran Tempo, Kamis, 6 April 2017
Banyak proyek kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) di Jakarta dikerjakan oleh kontraktor dengan penunjukkan langsung. Mekanisme...
DPRD Ngotot Kompensasi Masuk APBD
Koran Tempo 3
Koran Tempo, Rabu, 5 APril 2017
Sejumlah kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mempertanyakan aturan kompensasi atas pelampauan koefisien lantai bangunan berupa...
KPK Awasi Proyek Kompensasi di DKI
Koran Tempo, Rabu, 5 APril 2017
Penerapan kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan di Jakarta menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).