Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Tempo, Selasa, 8 Agustus 2017
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta memperingatkan kebijakan pemerintah Jakarta yang memungut kontribusi tambahan dari pengembang pulau reklamasi. Dalam audit atas laporan keuangan DKI 2016, BPK menyatakan pemerintah belum memiliki dasar hukum yang menjadi landasan penerimaan tambahan kontribusi reklamasi tersebut.
