Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya untuk mengembangkan pemeriksaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Demikian dinyatakan oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar saat membuka dialog virtual internasional yang mengangkat tema “Pendekatan Baru atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penekanan pada Aspek Kinerja Tertentu”.
“Pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh pemda merupakan tantangan BPK untuk memberikan nilai tambah terhadap penekanan hal-hal lain dalam laporan keuangan itu sendiri. Hal tersebut diharapkan menjadi perhatian pemda dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang dapat memberikan manfaat langsung kepada kesejahteraan rakyat,” jelas Bahrullah, Selasa (20/10/2020).
Bahrullah menyatakan, BPK perlu mengembangkan pemeriksaan yang menekankan kepada aspek kinerja yang dicapai pemerintah melalui integrated audit yang dituangkan dalam Long Form Audit Report (LFAR).
Hal ini sejalan dengan International Standard Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, yang ditetapkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). ISSAI 12 menekankan pada bagaimana lembaga audit bisa membantu mengubah kehidupan masyarakat agar lebih baik.
“Berdasarkan hal tersebut, maka ke depannya, rekomendasi yang diberikan oleh BPK yang terkait dengan pemeriksaan kinerja menjadi terukur dan terarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Bahrullah.
Webinar dihadiri oleh para pejabat dan pemeriksa di lingkungan BPK, serta para pengurus IPKN di wilayah.
Jika dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pada pemeriksaan kinerja BPK memberikan simpulan atas pengelolaan program atau kegiatan dilihat dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
“Pemeriksaan yang komprehensif antara pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja, maka BPK dapat memberikan penilaian secara utuh dari sisi aspek kualitas laporan keuangan dan juga penggunaan keuangannya,” ungkap Bahrullah.
“Kita berharap pendekatan pemeriksaan ini akan mengarahkan pemerintah untuk mencapai salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis BPK yaitu meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara,” tambahnya.
Prof. Meryem Duygun, Ph.D dari Nottingham University Business School hadir sebagai salah satu pembicara.
Bahrullah mengingatkan, dalam Practice Note ISSAI 1700, dinyatakan tujuan pemeriksa keuangan sektor publik lebih luas daripada sekedar menyatakan opini mengenai penyajian laporan keuangan. Tetapi, dibutuhkan juga tambahan laporan yang menekankan kepada aspek kinerja atas program utama suatu pemerintahan.
Laporan kinerja tersebut berguna untuk menilai dan membuktikan bahwa belanja pemerintah benar-benar ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, lanjut Bahrullah, pemerintah diharapkan fokus tidak hanya pada pencapaian output, tetapi outcome dan impact dari kebijakan yang dijalankan.
Sumber:BeritaSatu.com
