Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi menegaskan pihaknya menghindari perdebatan di media terkait hasil audit atas Rumah Sakit Sumber Waras. Achsanul mengatakan BPK tidak akan mengubah sedikitpun pernyataan yang telah dikeluarkan untuk membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Kami tidak mau terjebak debat kusir di media. Saya pastikan pernyataan BPK tidak berubah, masa hasil penelusuran dan audit bisa diubah-ubah seenaknya begitu,” kata Achsanul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/4).
BPK mencurigai penyediaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa senilai Rp880 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam auditnya, BPK menilai pembelian berlebihan lantaran harganya tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan sekitar di Jalan Tomang Utara.
Jika mengikuti NJOP bangunan sekitar, BPK menemukan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menghemat Rp191 miliar sehingga valuasi tanah tersebut seharusnya bisa sebesar Rp689 miliar saja.
Pemerintah DKI Jakarta rencananya ingin membangun pusat pengobatan kanker di atas lahan seluas 3,7 hektare tersebut. BPK menyarankan Ahok untuk menjual kembali lahan yang telah dibeli pada Desember 2014. BPK juga meminta pembatalan pembelian lahan tersebut.
Bekas politisi Partai Demokrat ini menegaskan tidak perlu lagi ada yang dijelaskan terkait audit pembelian lahan RS Sumber Waras. Bahkan ia mengklaim laporan yang dikeluarkan sudah berada di ranah penegak hukum KPK dan bukan lagi untuk diperdebatkan.
“Kami tidak main-main melakukan audit. Intinya BPK tidak akan mengubah pernyataannya dan laporannya. Sudahlah, ini bukan untuk diperdebatkan lagi (dengan Ahok),” tegas Achsanul.
Ahok menuding permintaan BPK untuk membatalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ibarat memakan buah simalakama.
“BPK ini menipu. Permintaan BPK seperti makan buah simalakama. Sekarang BPK lepas tangan dan bilang urusan sudah selesai, sekarang urusannya KPK. Tinggal dua saja: Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4).
(pit)