www.tribunnews.com, Kamis, 4 Januari 2024
Tribun
Hal ini disampaikan Anies dalam acara silaturahmi akbar di Ciamis, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).
Mulanya Anies mengingat ulang selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, yakni bagaimana dirinya dihalang-halangi untuk menjual saham bir milik Pemprov DKI di salah satu produsen bir.
Secara gamblang Anies menyebut pihak yang menghalangi rencananya itu adalah legislatif di DPRD DKI, di mana ketuanya berasal dari PDIP.
“Waktu itu kita di Jakarta pemerintahnya punya saham di perusahaan bir. Saya ketika mulai itu, saya bilang buat apa pemerintah punya saham di perusahaan bir,” kata Anies dalam siaran langsung yang disiarkan Kompas TV, Kamis.
Anies menyebut ketika menjabat Gubernur DKI dirinya bertekad untuk menjual saham bir tersebut yang punya nilai lebih dari Rp1 triliun.
Kata dia, saham bir yang dimiliki negara dalam hal ini Pemprov DKI, tidak punya tujuan pembangunan.
Saham negara lanjutnya, sudah semestinya punya tugas untuk melakukan pembangunan. Seperti perusahaan yang fokus pada pembangunan jalan, waduk, jembatan, rumah, hingga gedung.
“Tapi kalau bikin bir, apa coba fungsi pembangunannya. Nggak ada fungsinya. Sementara uang di situ nilainya lebih dari Rp1 triliun,” ungkapnya.
Oleh karena itu Anies mengajukan permintaan penjualan saham bir milik Pemprov DKI kepada DPRD DKI. Dengan tujuan dana yang didapatkan dialokasikan untuk pembangunan air bersih, air minum, sekolah dan rumah sakit.
“Jadi saya bilang kita jual saja saham itu, biar uangnya bisa dipakai untuk bikin air bersih, air minum, bukan air bir, air bersih, buat bikin sekolah, bikin rumah sakit,” kata Anies.
Namun kata Anies, usulannya itu selalu dimentahkan oleh DPRD DKI di mana ketuanya berasal dari PDIP.
“Karena kita tidak punya kekuatan di DPRD yang kuat, maka oleh PDIP itu diblok terus. Memang yang ditolak ketuanya, dari mana, PDIP,” tegas dia.
Alhasil, saham bir tersebut masih belum bisa dijual hingga dirinya selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Diketahui Pemprov DKI saat ini masih tercatat sebagai pemegang saham 210 juta lembar atau setara 26,25 persen.
“Akhirnya tidak bisa dijual, karena itu kenapa kita harus bekerja keras, bukan hanya eksekutif tapi juga untuk legislatif,” pungkas Anies.