www.merdeka.com, Selasa, 31 Mei 2022
Merdeka
Gubernur DKI, Anies Baswedan berharap penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov DKI Jakarta ke-5 kalinya bisa menjadi sebuah kebiasaan dan budaya untuk tahun-tahun selanjutnya.
“Bahwa 5 tahun berturut-turut DKI Jakarta meraih, Opini WTP ini bersejarah dan kita harapkan nantinya meraih WTP adalah sebuah kebiasaan dan WTP adalah budaya di DKI Jakarta,” ujar Anies kepada wartawan usai sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).
Anies mengatakan bahwa prestasi ini adalah kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Sehingga komitmen untuk menjaga gelar WTP bisa terus dipertahankan selama lima tahun.
“Ini komitmen kita seperti tahun lalu saya sampaikan ketika yang keempat. Insya Allah kelima ini sudah harus jadi kebudayaan di Jakarta. Yang insya allah di tahun-tahun kedepan, akan diteruskan,” kata Anies.
“Menjaga agar seluruh ketentuan diikuti adalah salah satu syarat penting untuk kita bisa memenuhi prinsip good goverment dan inilah yang kemudian di Audit BPK dan kita bersyukur ini adalah capaian bersama,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk lima kali berturut-turut.
“Secara berturut-turut, dalam lima tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta mendapat opini WTP,” kata Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Dede Sukarjo saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).
Penghargaan Opini WTP itu diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.
Tercatat jika penghargaan Opini WTP ini telah diraih lima kali berturut-turut Pemprov DKI Jakarta, sejak tahun 2017 hingga 2021.
“Prestasi tahunan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta,” ujarnya. [ded]