Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) menggelar rapat. Keberadaan sumur resapan di Ibu Kota menjadi salah satu topik pembahasan rapat.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, sumur resapan yang ada dinilai tidak efektif karena banjir masih saja melanda Jakarta.
“Tadi menurut penjelasan sudin (suku dinas), karena yang ada kan sudin selatan. Tadi mengatakan kepada kami efektif, tapi seharusnya kan gini, efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir, kan sama saja bohong,” ujar Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2021).
1. Sumur resapan memakan biaya hingga Rp400 miliarIda menyayangkan keberadaan sumur resapan yang dinilai tidak efektif, karena pengadaannya sudah memakan banyak biaya, yakni hampir Rp400 miliar menurut Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021.
“Harapan saya 2021 ini semuanya sinergi, entah itu pemerintah pusat, entah itu dinas lain. Kan ini ada pembuatan waduk, tapi ternyata ada lahan yang belum dibebaskan. Nah, ini juga kan harus sinergi, tidak bisa tidak. Dinas SDA dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) harus sinergi untuk pembebasan lahan tersebut,” ujarnya.
2. Kepala Dinas SDA klaim sumur resapan efektifSementara, Kepala Dinas Sumber Daya Air (Kadis SDA) DKI Jakarta Juaini Jusuf mengklaim sumur resapan berfungsi efektif. Dia menjelaskan sudah 2.974 sumur resapan yang dibuat sepanjang 2020 untuk mengatasi genangan air, dengan anggaran Rp400 miliar. Jumlah ini juga rencananya akan terus ditambah.
“Pada 2021 sampai 2022, rencana kami 300 ribu titik dengan anggaran Rp400 miliar. Itu yang akan kami mulai di tahun ini,” kata dia.
Juaini mengatakan sumur resapan yang dibangun sudah efektif mengatasi genangan, salah satunya kantor Kecamatan Jatinegara yang kini tidak ada lagi genangan.
“Sangat efektif seperti yang disampaikan oleh beberapa kasus. Ini lokasi–lokasi yang selama ini sering terjadi genangan di lokasi itu karena ada sumur resapan seperti yang dibilang seperti di depan Kantor Kecamatan Jatinegara itu, biasa ada genangan di badan jalan itu hilang itu lari ke sumur resapan itu,” kata dia.
3. Banjir Kemang karena tanggul jebolMasalah anggaran ini juga turut disinggung dalam rapat. DPRD mendengarkan paparan soal anggaran 2020 dan persiapan pada 2021 hingga sinergi dengan pemerintah pusat. Ida juga mengatakan DPRD membahas masalah banjir di Kemang, Jakarta Selatan, yang terjadi beberapa hari ini. Dia menyebut banjir terjadi karena ada tanggul milik pengembang jebol.
“Kalau di Kemang kan memang kami dapat aduan ada tanggul yang jebol. Nah, begitu saya tanya ternyata tanggul pengembang yang bikin pager, tapi di atasnya punya SDA. Jadi kan seharusnya SDA juga buat tanggul itu,” kata Ida.