Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Indopos, Jumat, 1 November 2019
Draf anggaran APBD 2020 Pemprov DKI disinyalir rawan dikorupsi. Itu terbukti banyaknya kegiatan yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditemukan banyak anggaran yang janggal.
