Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengklaim Presiden Joko Widodo mendukung proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ahok menjelaskan saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur, dia tak pernah mempermasalahkan soal reklamasi.
Menurut Ahok, Jokowi mempersyaratkan beberapa hal bila reklamasi ingin tetap berjalan.
“Kata Presiden yang penting jangan merusak lingkungan, jangan sebabkan banjir, dan porsi biaya tambahan harus ada,” kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4).
Ahok mengungkapkan Jokowi selalu mengingatkan agar reklamasi dilihat dari segala aspek. Salah satunya, mengenai kewajiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang dibebankan kepada para pengembang proyek reklamasi.
Kewajiban ini di antaranya untuk memfasilitasi rumah para pekerja di kawasan reklamasi memiliki rumah di sekitar lokasi itu.
“Jangan sampai orang-orang asal Tangerang, Depok, atau Bekasi yang bekerja di sana tidak memiliki rumah,” kata Ahok.
Ahok mengatakan pemerintah provinsi tidak akan menggunakan APBD untuk menyediakan fasum dan fasos di kawasan reklamasi.
“Di situ ada fasum 45 persen dan ada tanah komersil lima persen. Tak mungkin kan menggunakan APBD untuk bangun fasum atau fasos di sana, pengembang keenakan kalau begitu,” ujar dia.
Ahok mempersilakan para pengembang membangun pulau namun sertifikat dan fasum atau fasos dimiliki pemerintah provinsi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Komisi IV DPR telah bersepakat menghentikan pembangunan reklamasi Pantai Teluk Jakarta. Pembangunan reklamasi dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada Rabu (13/4).
“Kami meminta pembangunan proyek reklamasi dihentikan sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat memimpin rapat, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/4).
Rekomendasi Komisi IV disetujui oleh Menteri KKP Susi Pujdiastuti. Dia akan menindaklanjuti permintaan tersebut.
“Kalau tidak sepakat, saya enggak mungkin tanda tangan dong,” katanya.
Dalam rapat tersebut tercatat tujuh dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam proyek reklamasi. (yul)
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160415113213-20-124146/ahok-klaim-jokowi-dukung-reklamasi/