Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Tempo, Jumat, 22 Januari 2016
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Jakarta tahun anggaran 2014. Penyebabnya, ada kepemilikan lahan yang masih dalam sengketa senilai Rp 7,9 triliun. Aset ini berupa 35 titik lahan dengan luas total 1.538.972 meter persegi.
