Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak akan mengubah alokasi belanja langsung dan belanja tak langsung. Sebab hal itu melanggar aturan yang ada.
” Nggak bisa dirubah, kan patokannya nggak boleh lebih dari 50 persen”
“Nggak bisa diubah, kan patokannya nggak boleh lebih dari 50 persen,” ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/1).
Dikatakan Basuki, alokasi belanja pegawai di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tidak bisa dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sebab Pemprov DKI Jakarta membayar gaji pegawai hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Kamu nggak bisa bandingin dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain nggak bayar gaji sampai kabupaten dan kota. Kami kan bayar sampai kabupaten dan kota,” ujarnya.
Basuki mengaku APBD DKI 2016 kali ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat kali ini menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting.
“Ini sepanjang sejarah DKI paling bagus, porsi untuk belanja pembangunan lebih besar,” tandasnya.