Jakarta – Teka-teki munculnya dana ‘siluman’ Rp 700 miliar di anggaran Dinas Tata Air terbongkar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemukan ada kesalahpahaman nomenklatur usulan anggaran.
Pertanyaan besar itu terjawab saat Ahok mengikuti rapat Rapat Banggar di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD M Taufik.
“Saya kaget apakah berani sekali Tata Air? Apakah mau saya pecat semua? Rupanya gini, mereka hilangin dan gelondongin nomenklatur (nama kegiatan) baru. Tentu dewan saat melihat nomenklatur baru langsung coret dong. Makanya, kami anggap siluman kok pembahasan dari awal enggak ada nama A tapi tiba-tiba muncul A?” ujar Ahok usai rapat.
Ahok menjelaskan ada sekitar 17 nomenklatur usulan anggaran yang sudah disetujuinya dan DPRD DKI Jakarta. Namun dalam pembahasan RAPBD 2016, hanya muncul satu nomenklatur baru yang terdiri dari total anggaran tersebut. Sejumlah instansi di dalam Dinas Tata Air hendak mengadakan lelang konsolidasi dengan barang yang sama.
Menurut Ahok, lelang tersebut tidak harus menggabungkan dalam satu nomenklatur yang sama.
“Ternyata dia munculin A di luar nomenklatur, tapi uangnya diambil dari 17 (huruf) tadi yang di atas. Misalnya, ada A, B, C, D dan dia munculin nama Z. Ini A sampai H dia pasangin ke sini (Z), itu enggak boleh. Alasannya dia pikir mau lelang gabung, lelang gabung kan enggak ada cerita gini,” terangnya.
“Dia pengertiannya salah makanya saya suudzon saja kan itu Sudin Tata Air semua, termasuk Kepulauan Seribu begitu semua kecuali (Sudin) Pusat. Jadi lelang konsolidasi itu bukan menggabungkan nomenklatur, lelangnya digabungin tapi kontraknya tetap satu-satu. Itu namanya lelang konsolidasi supaya yang menang bukan abal-abal,” kata Ahok.
Ahok menyebut wajar saja Banggar DPRD mencoret nomenklatur baru yang muncul dalam rencana anggaran Dinas Tata Air DKI. “Kalau dari RKPD nomenklaturnya jelas siluman karena di komputer enggak pernah catat nama Z tapi tiba-tiba muncul nama Z. Kami curiga ini siluman, Banggar DPRD pun bilang ini ada siluman muncul nomenklatur baru, tapi setelah saya lihat saya ngerti. Itu nomenklaturnya siluman tapi angkanya dicopot dari atas,” jelasnya.
Ahok menyebut tentu nomenklatur tersebut harus dibuang dan tidak dapat digunakan dalam APBD 2016.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI M Taufik menyebut pihaknya akan mengembalikan uang dari nomenklatur itu ke format awal, yaitu ke 17 nomenklatur yang sudah disetujui.
“Kita sampaikan yang dicoret itu yang globalnya, kita kembalikan ke semula supaya ada riwayat yang benar. Jadi Pak Gub, jangan suudzon,” kata Taufik saat memimpin jalannya Rapat Banggar sambil tersenyum kepada Ahok.
Ahok pun memastikan dirinya akan menghapus nomenklatur tersebut agar dapat dikembalikan ke awal. Adapun nomenklatur itu mencakup pengadaan sheet pile atau dinding turap untuk sejumlah sungai di Ibu Kota.
Ahok enggan menerka-nerka apakah ini dilakukan anak buahnya sebagai upaya mark up atau tidak. Namun dia meminta kepada DPRD untuk memberitahukan siapa-siapa saja di Sudin Tata Air yang tidak becus bekerja agar dapat segera diganti.
“Bisa main bisa goblok, enggak kerja. Dua saja kan pilihannya maka saya bilang ke DPRD, dari pembahasan ini lapor ke saya siapa yang kelihatan bodoh dan enggak bisa kerja, kita ganti,” tegas dia.
“Ini evaluasi kita untuk mengganti pejabat DKI. Ketahuan kan siapa yang bisa kerja siapa yang enggak. Kali ini betul-betul eksekutif dan DPRD menyatu untuk menyisir semua. Kecurigaan tadi saya lihat pengertiannya kurang cerdas saja. APBD 2016 kami menjamin sangat efisien dan efektif. Ini juga bukti DPRD kerja dengan baik, saya sangat senang punya rekan kerja seperti DPRD,” kata Ahok lega.
(aan/mad)