21 September 2015
Selain memberikan opini atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga memberikan penilaian atas upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis saat memberikan Kuliah Umum yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, pada Jumat, 18 September 2015. “Dengan cara demikian, BPK dapat mempertegas manfaat hasil pemeriksaan BPK dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Ketua BPK.
BPK, lanjut Ketua BPK, akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, BPK hadir untuk mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pengelolaan keuangan, salah satu indikator keberhasilan adalah jika laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Idealnya, upaya untuk meraih WTP juga dibarengi dengan upaya untuk mencapai kinerja terbaik, tidak terjadi korupsi, dan rakyatnya makin sejahtera,” tegas Ketua BPK di hadapan lebih dari 400 mahasiswa, mantan anggota Majelis Ekonomi, dan Kewirausahaan Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Ketua BPK mengatakan, meskipun semakin banyak instansi pemerintah memperoleh opini WTP, saat ini kita tidak dapat langsung memperoleh korelasi antara opini WTP dengan meningkatnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, bagi instansi pemerintah tidak cukup hanya memperoleh opini WTP, namun juga harus berhasil dalam melaksanakan program-program pembangunannya.
Saat ini, BPK membuat kebijakan memprioritaskan pemeriksaannya pada program/bidang yang langsung berkaitan dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Pada 2015, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada program penanggulangan kemiskinan. BPK berharap, melalui pemeriksaan atas program penanggulangan kemiskinan, BPK dapat menilai efektifitas dari program dan kegiatan tersebut seberapa jauh dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kuliah umum bertema “Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat” tersebut dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) UMM, Dwi Priyo Utomo. Selain Ketua BPK, hadir pada acara tersebut Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, Blucer Rajagukguk serta pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
