Mediaindonesia.com, Jumat, 3 Mei 2024
Media Indonesia
Usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait sekolah gratis direspon positif Pemprov DKI Jakarta. Anggota Komisi E, Basri Baco, mengatakan usulan tersebut menjadi rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (2/5/2024).
“Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkanya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA,” ujar Baco usai rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta, pada Kamis (2/5).
Menurutnya, langkah ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi rakyat Jakarta. Jika rencana ini dieksekusi hal itu menjadi warisan atau legacy Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada warganya.
“Kalau jadi, ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa di zaman beliaulah dicanangkan dan dicetuskan bersama bahwa kami akan solid kompak dan akan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta,” kata Baco.
Ia menjelaskan, usulan Komisi E tersebut juga tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.
Dia meyakini, Pemprov DKI mampu mengeksekusi program sekolah gratis, karena alokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) yang dimiliki mencapai Rp80 triliun lebih setiap tahun.
“Dalam rapat Komisi E juga sudah disampaikan Dinas Pendidikan, mereka sudah mendapatkan arahan pimpinan eksekutif pak Pj Gubernur dan Sekda, bahwa sudah dikaji dan mempertimbangkan segala aspek yang dipikirkan dan kerjakan terkait dengan diwujudkannya sekolah gratis,” ucap dia.
Dalam diskusi tersebut, kata dia, Dinas Pendidikan menyampaikan dana yang diperlukan tidak terlalu besar dibanding daerah lain.
Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Bali, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp4 triliun untuk sekolah gratis.
“Dana yang kita perlukan tidak sampai Rp 1 triliun, ini lebih jauh rendah dugaan kami dari Komisi E, karena enam bulan lalu kami ada Bimtek (Bimbingan Teknis) di Bali dan mengundang Disdik untuk berdiskusi dengan Pemda Bali, sempat tercnanagkan kami butuh Rp 4 triliun, tetapi hasil kajian sementara turun menjadi Rp 1 triliun,” tuturnya.
“Ini artinya akan lebih mudah untuk kami wujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis. Untuk teknis ya nanti di Dinas Pendidikan yang bisa menjelaskannya,” sambung Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.
Kendati sekolah gratis, Baco memastikan program sekolah gratis hanya menyasar satuan pendidikan swasta yang memiliki grade atau penilaian C ataupun D.
Sementara bagi sekolah swasta dengan grade A dan B, tidak digratiskan karena mayoritas yang mengeyam pendidikan di sana adalah pelajar dari keluarga menengah ke atas atau mampu.
“Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class bagi warga yang punya kemampuan sekolah berbayar swasta. Kedua gratis untuk sekolah negeri, dan tentunya berlaku dengan aturan yang ada, zonasi dan lainnya,” ungkap dia.
Baco menambahkan, sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu di satuan pendidikan swasta menjadi amat penting untuk diterapkan. Pasalnya banyak pelajar kurang mampu akhirnya menunggak iuran bulanan, sehingga ketika lulus ijazahnya ditahan sekolah.
“Banyak siswa yang akhirnya ijazah mereka ditahan karena menunggak iuran, padahal ijazah diperlukan untuk mencari pekerjaan. Karena itu, kami harap agar program ini bisa dieksekusi secara bertahap pada 2025 dan menyeluruh pada 2026,” tandasnya. (Z-11)
