www.tribunnews.com, Senin, 11 Desember 2023
Tribun
DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah untuk memasifkan pembangunan pengolahan sampah memakai metode refused derived fuel (RDF) plant.
Pembangunan ini harus menjadi salah satu prioritas karena sudah disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Rabu (6/12/2023) lalu.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, Jakarta akan menjadi kota global pasca tidak lagi menyandang status Ibu Kota.
Peningkatan kualitas pengolahan sampah menjadi salah satu tuntutan dalam proses menuju Kota Global.
Politisi PKS ini berharap, pengolahan sampah dengan metode RDF yang diatur dalam Perda RUED mampu menjadi solusi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).
Efek ini kerap dihasilkan oleh aktivitas penggunaan kendaraan atau industri berbahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara.
“Tentu diharapkan proses produksi RDF dapat mengurangi emisi gas rumah kaca berupa metana (CH4) yang dihasilkan dari proses sanitary landfill konvensional seperti yang selama ini dipraktikkan (di TPST Bantar Gebang),” kata Suhaimi, Senin (11/12/2023).
Suhaimi mengatakan, RDF selanjutnya akan digunakan dalam co-processing pembakaran pada produksi semen yang selama ini menggunakan batu bara ber polusi tinggi.
Dengan demikian, RDF mampu menurunkan emisi GRK yang sejalan dengan upaya kota global mengurangi pencemaran udara.
Menurut dia, proyeksi besar dari pengolahan sampah dengan metode RDF dapat memberikan contoh kepada para pengguna bahan bakar fosil agar bisa beralih menggunakan bahan bakar energi alternatif.
Adapun tahap pengolahan mulai dari tahap penyaringan (screening), pemilahan (separating), pencacahan (shredding), dan pengeringan (drying).
“Teknologi RDF dibangun untuk memberikan solusi yang segera dalam pengelolaan sampah Jakarta, karena dalam waktu bersamaan dapat menghasilkan bahan bakar alternatif,” jelas Suhaimi.
Dia berkata, saat ini Jakarta sudah memiliki pengolahan sampah dengan metode RDF. Salah satunya di TPST Bantar Gebang yang mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah menjadi 750 ton bahan bakar alternatif.
“Untuk saat ini yang sudah dibangun di TPST Bantar Gebang sebesar 1.000 ton per hari untuk sampah baru dan 1.000 ton perhari dari sampah lama (landfill mining),” ujarnya.
“Untuk ke depannya akan dibangun dua fasilitas RDF Plant di dalam kota dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton per hari, yang berlokasi di Rorotan dan Pegadungan,” pungkasnya.
Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta akhirnya, menyetujui usulan pinjaman Pemprov DKI Jakarta dar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 1 triliun.
Duit sebanyak itu akan digunakan untuk pembangunan pengolahan sampah refused derived fuel (RDF) plant.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menolak usulan eksekutif terkait usulan pinjaman duit saat rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar Jumat (18/8/2023) lalu.
Dewan lebih memilih eksekutif memanfaatkan duit yang ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (12/9/2023) petang, awalnya sejumlah anggota Banggar menolak usulan tersebut.
Namun, Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang memimpin rapat rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2024 itu, menengahi.
Prasetyo meminta pemerintah daerah menjamin, bahwa mereka dapat melunasi utang tersebut di kemudian hari.
“Saya tanya kepada TAPD, kalau misalkan ini terjadi pinjaman Rp 1 triliun, sanggup nggak? (mengembalikan),” kata Prasetyo.
Mendengar pertanyaan Prasetyo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi menjamin, duit tersebut akan bisa dikembalikan DKI.
“Sanggup pak,” ujar Michael.
“Sanggup, ya? Saya ketok,” sambut Prasetio sambil mengetok palu sebagai tanda menyetujui usulan pinjaman tersebut.