www.tribunnews.com, Senin, 12 Juni 2023
Tribun
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menyemprot langkah Pemprov DKI Jakarta yang gemar memberikan dana hibah.
Menurut Politikus Gerindra itu, seharusnys Pemprov lebih selektif dalam menggelontorkan dana hibah.
Pasalnya, masih banyak keperluan di DKI Jakarta yang sebenarnya masih kekurangan dengan jatah anggaran yang terbatas.
“Kalau kebutuhan kita di dewan aja masih kurang, kenapa kita harus hambur-hamburkan uang kita keluar?,” kata Inggard usai rapat dengan jajara BPKD DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Senin (12/6/2023).
“Kita harus selektif, anggaran kita terbatas,” lanjut Inggard.
Menurut Inggard, ketimbang memberikan dana hibah, lebih baik Pemprov menangani permasalahan yang jadi kebutuhan dasar warga Jakarta.
Dia mencontohkan saat ini masih banyak permukiman di DKI Jakarta yang tak layak.
“Masih banyak di kampung-kampung yang butuh sarana prasarana lingkungan.
Di sana dulu yang harus diprioritaskan. Kalau ada dana lebih, baru kita berikan kepada hibah,” ujar Inggard.
Inggard menggarisbawahi bahwa pemberian dana hibah itu sejatinya bukan merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta.
“Hibah hukumnya tidak wajib dan tidak mengikat, juga tidak boleh terus-menerus, hanya bentuk supporting sekali aja.
Kalau terus-terusan, repot juga, kecuali APBD kita selalu surplus,” tuturnya.
Ingggard mengusulkan, ketimbang untuk hibah, idealnya Pemprov DKI menyediakan lahan seluas 200 meter persegi di tiap permukiman padat penduduk untuk tempat warga berkegiatan.
Bukan malah hanya membangun fasos dan fasum untuk masyarakat yang tinggal di permukiman elit saja.
“Kalau ada masyarakat kita yg tinggal di real estate di perumahan ada fasos fasum ada tanah pemda, enak. Mereka bisa bangun tanahnya. Tapi kalau di perkampungan, engga ada. Masa kita ngga punya keadilan,” ujar Inggard.