www.kumparan.com, Kamis, 8 Juni 2023
Kumparan
Pembatas jalur sepeda berwarna oranye terlihat rusak di beberapa titik di Jakarta. Hal ini pun menjadi polemik.
Dari penelusuran kumparan di berbagai titik jalur sepeda, sebagian kondisi jalur sepeda cukup memprihatinkan. Contohnya yang berada di Jalan Wahid Hasyim. Pembatas plastik berwarna oranye yang berfungsi melindungi pesepeda dari kendaraan lain rusak parah.
Menurut kesaksian warga sekitar, sebagian pembatas itu rusak karena ditabrak dengan sengaja oleh pelintas ketika berusaha untuk menyalip kendaraan lain. Lajur sepeda juga dijadikan jalur contraflow dari arah MH Thamrin atau dari Jalan Sabang menuju Jalan Wahid Hasyim.
Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi salah satu daerah dengan pembangunan jalur sepeda paling masif. Tercatat, setidaknya ada 195,6 kilometer jalur sepeda yang tersedia di 20 titik.
Ekspansi pembangunan jalur sepeda ini terhenti di tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 7,5 miliar saja untuk biaya pemeliharaan. Padahal, pengajuan awalnya sebesar Rp 38 miliar.
Komisi B DPRD DKI menyebut jalur sepeda ini tidak efisien dan perlu evaluasi. Pada awalnya anggaran jalur sepeda ini nyaris dicoret.
Dishub DKI Bakal Sanksi Perusak Pembatas Jalur Sepeda
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syaripudin, menyayangkan aksi perusakan jalur sepeda di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Ia mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut dan tak segan memberikan sanksi kepada pelaku.
“Cuma kan butuh proses ya, ketika betul mereka merusak apalagi perusakan terhadap aset pemerintah tentunya nanti akan diberikan sanksi,” kata Syaripudin ketika ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6).
“Sebenarnya ketika dia merusak barang milik daerah, itu sudah pasti lah [ada sanksi], jangan kan milik pemerintah,” lanjutnya.
Anggota PDIP DPRD DKI Menyesal Setujui Jalur Sepeda
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga, mengaku menyesal pernah menyetujui alokasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk pembangunan ratusan kilometer jalur sepeda di Jakarta semasa Gubernur Anies Baswedan.
Sebab menurutnya jalur sepeda itu tidak maksimal. Hanya sedikit yang memanfaatkannya.
“Kalau saya sebagai anggota dewan menyesal juga untuk memberikan anggaran itu. Makanya perlu dikaji karena memang salah satu kesalahanlah ya, kalau memang ternyata jalur sepeda itu enggak maksimal,” kata Pandapotan, Rabu (7/6).
“Itulah kesalahan pemerintah zaman dulu yang selalu saya protes yang selalu saya kritisi,” lanjutnya.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pembangunan jalur sepeda tidak efektif jika dilihat dari peminatnya. Ia mengatakan jalur sepeda hanya digunakan saat-saat tertentu saja.
“Itulah karena kurangnya kajian atau pemberian informasi kepada kita dulu karena kajiannya yang tidak matang. Coba kalau dulu kajiannya matang, ini kan hanya segelintir orang yang bersepeda,” lanjutnya.
Jalur Sepeda Diusulkan Jadi Jalur Khusus Motor
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Pandapotan Sinaga mengusulkan agar jalur sepeda dialihfungsikan jadi jalur khusus motor. Sebab ia menilai jalur sepeda saat ini tidak efektif.
“Setelah kita lihat, setelah saya telusuri, saya kan suka jalan, suka melihat, (jalur sepeda) ternyata enggak efektif, mendingan jalur itu kita sosialisasikan untuk roda dua saja sekalian,” kata Pandapotan, Rabu (7/6).
Menurut Pandapotan, penemuan ini justru menunjukkan bahwa pembangunan jalur sepeda tidak efektif karena pesepeda jauh lebih sedikit daripada pengguna motor.
Siapa rupanya yang bersepeda? Berapa banyak yang bersepeda? (Untuk) motor aja, jadi enggak salah manfaat. Jadi yang naik roda dua juga jadi nyaman,” kata Pandapotan.
Lebih lanjut, Pandapotan mengatakan usulannya itu bukan untuk mengesampingkan pengguna sepeda. Namun, menurutnya itu sesuai kebutuhan masyarakat Jakarta. Menurutnya masyarakat lebih butuh jalur khusus motor dibanding jalur sepeda.