![IMG_7920[1]](http://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/06/IMG_79201-e1434695287800.jpg)
Selasa, 16 Juni 2015, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Efdinal menghadiri acara Expert Meeting Badan Akuntabilitas Publik DPD RI di Ruang Rapat 2C, Lantai 2, Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Hadir pula dalam acara ini Kepala Auditorat V A, Syamsudin, mewakili Tortama V, Kepala Auditorat KN V.B Anastasia Maria Endang Soekeksi, Kepala Sekretariat Perwakilan Walmin Purba,Kepala Sub Auditorat DKI 3 Andri Yogama, dan Kasubbag Humas BPK DKI Cahyo Sartono.
Badan Akuntabilitas Publik DPD RI mengadakan Expert Meeting BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan agenda “Kegiatan Pengumpulan Data dan Klarifikasi Tindak lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hadir secara langsung memimpin jalannya rapat, Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman.
Hadir juga dari Pemprov DKI Jakarta Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mewakili Gubernur DKI, Bambang Sugiono, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun dan pejabat-pejabat Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya.
Abdul Gafar Usman selaku pimpinan BAP mengawali rapat dengan meminta klarifikasi terkait penurunan gradasi opini Provinsi DKI Jakarta dari WTP menjadi WDP, dan “upaya apa yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta terkait penurunan opini ini”, tanya gafar.
Menanggapi pertanyaan ini, Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Lasro Marbun mengklarifikasi “penurunan opini ini diakibatkan oleh salah satunya adanya mutasi aset yang tidak dapat dijelaskan, yaitu karena tidak dilakukan inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, dan aset belum selesai di sensus tidak didukung rincian. Provinsi DKI Jakarta berupaya mengeluarkan kebijakan berupa Pergub/Kepgub, Ingub dan SE terkait tata kelola keuangan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan e-planning, e-budgeting, e-cataloge ,e-procurmen dan e-purchasing,” ujar Lasro.
Sementara itu, Kalan menegaskan akan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki pengelolaan Aset yang lebih baik dengan memberikan masukan kepada Pemprov DKI dalam pengelolaan assetnya.
Menutup rapat, Pimpinan BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman di sesi yang berbeda mengapresiasi komitmen Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengelolaan keuangan negara. “Apa yang menjadi harapan Provinsi DKI Jakarta juga menjadi harapan kami, selama tidak bertentangan dan memiliki azas manfaat”, tutup Gafar.
