JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI selama tiga hari, pada Rabu s.d. Jumat (24-26 November), di Jakarta.
Dalam workshop ini, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tematik Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 serta LHP Tematik Kinerja atas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Harry Azhar Azis mengatakan Tahun 2021 telah diputuskan, bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan tematik nasional pada salah satu agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu Prioritas Nasional (PN) 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
“PN 3 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, dengan pertimbangan bahwa mayoritas penduduk Indonesia pada Tahun 2020-2024 merupakan penduduk dengan usia produktif,” kata Anggota V BPK dalam arahannya pada penutupan Workshop, Jumat (26/11).
Dalam memperoleh kualitas SDM yang baik, Anggota V BPK menambahkan, diperlukan adanya sistem dan program pendidikan nasional yang mumpuni dan mampu mendukung tujuan tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan vokasi. Untuk itu, Anggota V BPK berharap, workshop ini menghasilkan formulasi laporan yang isinya telah memetakan permasalahan yang ada, sehingga pemerintah fokus untuk membenahi upaya dalam mewujudkan pendidikan vokasi berbasis industri dunia kerja.
“Karena ini terdiri dari Tim Pemeriksa Pusat dan Tim Pemeriksa Perwakilan, saya harapkan hasil temuannya dapat disinergikan, yang nantinya dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi secara nasional,” ungkapnya.
Senada dengan yang disampaikan Anggota V BPK, pada pembukaan workshop, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Nyoman Adhi Suryadnyana mengharapkan hasil Pemeriksaan Kinerja Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dapat mengungkapkan kendala dan permasalahan signifikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan vokasi.
Sementara itu, terkait Pemeriksaan Tematik Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Anggota VI BPK menekankan agar hasil pemeriskaan dapat memberikan gambaran kajian kemungkinan diterbitkannya laporan interim pemeriksaan, sebagaimana diatur di Pasal 15 Ayat 2 UU No. 15 Tahun 2004.
Menurutnya, hal ini bertujuan agar entitas segera melakukan tindakan pengamanan dan/atau menekan bertambahnya kerugian. Mengingat kegiatan vaksinasi COVID-19 memiliki waktu pelaksanaan yang singkat, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahapan vaksinasi berikutnya.
“Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan seefektif mungkin untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi dalam perumusan serta penyajian laporan, sehingga dapat menghasilkan LHHP yang berkualitas dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi kita semua,” pungkasnya.
Workshop ini dihadiri sebanyak 367 orang, yang terdiri dari Tim Pemeriksa sebanyak 287 orang dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemeriksaan tematik sebanyak 80 orang. Hadir di antaranya Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V Akhsanul Khaq dan Tortama VI Dori Santosa serta para Kepala Perwakilan dan Kepala Auditorat di lingkungan AKN V dan AKN VI.
