www.cnnindonesia.com, Kamis, 6 Mei 2021
Komisi B DPRD DKI Jakarta menyebut jajaran direksi PT. Delta Djakarta Tbk belum mampu membeli 26,25 persen saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri usai berkunjung ke kantor PT. Delta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/5).
“Tadi kita cecar mereka, mereka sanggup enggak kalau kita buyback sahamnya Pemprov? Mereka bilang belum,” kata dia, kepada wartawan usai kunjungan.
Kepada Komisi B, kata Hasan, direksi PT. Delta mengaku akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik saham mayoritas di Filipina.
Hasan menduga itu terkait aset perusahaan yang hanya Rp1,2 triliun yang dinilainya relatif kecil untuk perusahaan yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektare.
“Menurut saya mereka belum sanggup untuk buyback itu karena saya lihat situasi tadi ketika kita tanya juga aset perusahaan ini berapa, Rp1,2 triliun,” katanya.
Komisi B mengaku belum menentukan sikap soal wacana Pemprov DKI melepas saham di PT Delta. Pihaknya masih akan menggelar rapat terbatas untuk membahas hal itu.
Kendati demikian, ia menilai keputusan Pemprov DKI menahan saham bir di PT Delta lebih menguntungkan.
“Tetapi menurut pribadi saya kalau diambil uang, misal kita terima Rp1 triliun dibandingkan uang, yang ditanam di sini kita tidur saja tiap tahun kita terima 100 miliar. Itu jauh lebih baik daripada kita terima Rp1 triliun tapi setelah itu enggak tahu uangnya ke mana,” jelas Hasan.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Delta Ronny Titiheruw menyebut rencana pelepasan saham merupakan hak prerogatif Pemprov DKI. Pihaknya hingga kini belum berkomunikasi resmi dengan Pemprov terkait rencana tersebut.
“Selaku pemegang saham belum bisa comment. Sampai sejauh ini kita belum menerima komunikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai wacana pelepasan saham ini,” katanya.
Pemprov DKI sebelumnya berencana untuk melepas saham bir di Delta. Namun, itu belum terealisasi lantaran belum disetujui oleh DPRD. Dari sembilan fraksi, hanya lima fraksi yang mendukung, yakni PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB-PPP.
Diketahui, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu mencapai 26,25 persen. Saham mayoritas dipegang oleh San Miguel Malaysia dengan porsi 58,33 persen.
Gubernur DKI Anies Baswedan pun sempat didorong oleh partai pendukung untuk menggunakan diskresinya menjual saham di luar jalur DPRD. Namun, Wagub DKI Riza Patria mengaku pihaknya tidak akan memakai kewenangan tersebut.
(thr/arh)