www.tempo.co, Senin, 8 Maret 2021
segera merealisasikan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang telah dianggarkan tahun ini. Apalagi, kata Gembong, pemerintah telah menggelontorkan anggaran pembebasan lahan Rp 5 triliun tahun ini.
“Karena yang dibutuhkan eksekusi bukan butuh pernyataan. Jadi prinsip dasarnya, rakyat bukan butuh pernyataan dari pejabat Pemprov,” kata Gembong saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Senin, 4 Maret 2021.
Sejauh ini, Gembong mengaku belum melihat langkah normalisasi maupun naturalisasi sungai secara nyata yang dilakukan Pemerintah DKI saat ini. Bahkan normalisasi Sungai Ciliwung hingga hari ini masih terhambat.
Di sisi lain, Gembong mendengar, Pemerintah DKI telah membebaskan lahan hingga sepanjang 7,6 kilometer di Kali Ciliwung. Jika pemerintah telah membebaskan lahan untuk normalisasi, maka harus segera dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Baca juga: Jakarta Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Infrastruktur
“Biar segera dieksekusi pembangunannya. Maka koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting untuk bisa mensinergikan antara kebijakan pusat dan daerah.”
Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan normalisasi sungai di Jakarta akan tetap dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di Ibu Kota.
“Normalisasi dilakukan, Pemprov dapat tugas terkait normalisasi untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan kami anggarkan Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan. Dan kami akan koordinasikan terus dengan berbagai stakeholder,” kata Wagub DKI Riza di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021.
Dana sebesar itu, kata Riza Patria, dianggarkan hingga tahun 2024 untuk normalisasi dan baru untuk pembebasan lahan di Sungai Ciliwung dan belum termasuk sungai-sungai yang lain.
Dana pembebasan lahan tersebut, di luar anggaran untuk penanganan banjir yang disebutkan Riza, nilainya tidak pernah kurang dari Rp2 triliun setiap tahun. “Itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal,” ujar dia.