Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Tempo, Rabu, 19 Agustus 2020
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyatakan membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan permasalahan alas hak 21 kampung yang akan mereka benahi. Sebab, sebagian permukiman itu berdiri di tanah milik pihak lain, termasuk tanah negara, perusahaan pelat merah, dan swasta.
