Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Tempo, Kamis, 26 Desember 2019
Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan sejumlah program dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 2020. Kementerian menilai sejumlah program anggaran daerah pemerintah DKI belum memiliki dasar hukum.
