Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Indopos, Rabu, 30 Oktober 2019
Pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak cermat. Hal itu dibuktikan dengan penghitungan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang berubah dari Rp 95,995 triliun terpaksa turun sekitar Rp 6,5 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.
