Warta Kota, Rabu, 22 Maret 2017
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki piutang sebesar Rp 1,37 miliar dari tunggakan warga yang belum membayar sewa rumah susun (rusun).
- BERANDA
- BPK PERWAKILAN
- HASIL PEMERIKSAAN
- PUBLIKASI
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID DKI JAKARTA
https://jakarta-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia