Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Pos Kota, Rabu, 13 April 2016
Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) DKI tentang zonasi wilayah pesisir dan reklamasi pantai dipastikan tidak akan menjadi Perda. Sebanyak sembilan fraksi di DPRD DKI secara resmi menghentikan pembahasan tersebut setelah tertangkapnya Ketua Komisi D DKI, Mohammad Sanusi, dalam kasus suap.
