Tribunnews, Rabu, 24 Februari 2021
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali mengkritik penanganan banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Selasa (23/2/2021). Menurut Firdaus, DKI Jakarta adalah provinsi dengan anggaran terbesar di Indonesia, yakni mencapai Rp82 triliun, termasuk untuk pencegahan banjir. Ia mengaku tidak menyangsikan kemampuan provinsi ibu kota tersebut untuk menangani banjir yang terjadi tiap tahunnya.
Firdaus menyebut yang dibutuhkan adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sesuai tugasnya.
“Yang kita butuhkan adalah komitmen yang solid dan mengerjakan apa yang sudah disiapkan pemerintah pusat, tim pakar, dan pemerintah sebelumnya,” tegas Firdaus Ali.
“Jangan membangun narasi baru dan mencari pembenaran baru yang tidak menyelesaikan masalah,” tegurnya.
Ia mempertanyakan keseriusan Anies dan Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir.
“Komitmen yang kuat dan keseriusan menentukan mampu tidaknya kita menuntaskan persoalan air di Jakarta. Tidak lebih tidak kurang,” kata Firdaus.
Diketahui sebelumnya Anies sempat membuat pernyataan bencana gempa bumi sama dengan banjir. Ia juga menyebut banjir tidak dapat diperkirakan, serta tidak perlu dibandingkan dengan yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya.
Firdaus membantah pernyataan Anies ini.
“Berkali–kali saya ingatkan, beda dengan gempa bumi. Gempa bumi kita tidak tahu kapan, di mana, dan berapa besar magnitudenya,” ungkapnya.
“Tetapi banjir setiap tahun kita mengalami dan kita tahu kapan terjadinya. Kita bisa memprediksi,” jelas Firdaus.
Firdaus menyebut pihaknya sudah berulang kali mendesak Anies mempersiapkan tata kelola air di Jakarta.
Sebagai contoh, pembangunan gorong–gorong untuk menampung air hujan.
Firdaus menyebut sejak 2009 pemerintah pusat sudah memperkirakan dan mensimulasi perkiraan terburuk, bahkan jika curah hujan mencapai 300 milimeter.
Namun, menurut Firdaus, peringatan itu tidak pernah dikerjakan Anies.
“Kalau DKI Jakarta mengatakan sistem drainase kami hanya mampu meng–handle maksimal 100 milimeter. Berkali–kali kita katakan, kita harus siap dengan kondisi yang terburuk,” katanya.
“Tetapi tidak pernah dikerjakan. Ini ‘kan persoalannya,” tandas Firdaus.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pemerintah provinsi tidak siap menghadapi banjir dan curah hujan yang tinggi.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (21/2/2021).
Diketahui banjir melanda banyak titik di Jakarta akibat hujan ekstrem pada Sabtu (20/2/2021) dini hari.
Riza Patria lalu membandingkan dengan pandemi Covid–19 yang turut melanda Indonesia pada awal 2020 dan masih terus memuncak.
“Bukan tidak siap. Sama seperti Covid, kita ‘kan tahu Covid ada,” jelas Riza Patria.
“‘Kan tidak bisa serta–merta kita bisa melawan Covid kemudian Covid hilang begitu saja,” lanjutnya.
Ia menjelaskan banjir tidak dapat serta–merta hilang walaupun dengan anggaran yang besar dalam kurun waktu yang lama.
Riza menyebut perlu ada proses dan kerja sama pemerintah agar dapat menanggulangi bencana tahunan tersebut.
“Begitu juga dengan banjir. Banjir ini dalam waktu 10 tahun sekalipun, dengan anggaran Rp50 triliun sekalipun tidak bisa selesai begitu,” jelas politikus Gerindra ini.
“Dia perlu waktu, perlu proses, perlu edukasi, perlu kerja sama antarpemerintah, antardaerah,” tambahnya.
Selain itu, Riza menyinggung DKI Jakarta selalu mendapat kiriman banjir dari daerah–daerah penyangga di sekitarnya.
Ia menyebut hal itu terjadi karena kawasan resapan air di daerah penyangga kurang.
“Apalagi di Jakarta sebagai ibu kota yang kebetulan datarannya memang rendah. Dari daerah penyangga kalau di sana hujan, apalagi tutupan hutan di daerah tersebut kurang dari 30 persen, maka air akan mengalir ke Jakarta yang disebut banjir kiriman, banjir bandang,” singgung Riza.
Riza menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah cukup berhasil menangani banjir, terlihat dari statistik.
“Namun demikian coba dilihat, progress dari penanganan yang kami atasi. Bisa dilihat jumlah pengungsi berkurang, titik pengungsi, titik genangan, ketinggian banjir, lamanya genangan terus berkurang,” papar Wagub DKI Jakarta. “Bahkan jumlah korban juga terus berkurang dalam 3 tahun ini,” ungkapnya.