wartakota.tribunnews.com, Selasa, 12 Oktober 2021
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo buka suara soal uang komitmen untuk penyelenggaraan Formula E.
Seperti diketahui, ajang balap Formula E yang sedianya digelar di Kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Juni 2020 ini terpaksa ditunda lantaran pandemi Covid-19.
Mulanya ajang ini akan digelar lima musim dari 2020-2024, namun dipangkas menjadi tiga musim dari 2022-2024.
Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan telah membayarkan uang komitmen Formula E sebesar 31 juta poundsterling atau Rp 560 miliar pada 2019 dan 2020 lalu.
Dengan rincian, sebesar Rp 360 miliar dibayarkan pada Desember 2019 lalu untuk komitmen penyelenggaraan tahun 2020.
Kemudian sebesar Rp 200 miliar dibayar pada tahun 2020 untuk komitmen penyelenggaraan tahun 2021.
Namun, sejauh ini polemik soal Formula E terus bergejolak dan mengundang sejumlah respon dari para anggota DPRD.
Anggara memaparkan, selama ini tak ada keterbukaan soal kontrak Pemprov DKI dengan pihak Formula E Operations (FEO).
Sehingga menyebabkan sejumlah anggota legislator terus mendesak Pemprov DKI untuk mengemukakan hasil renegosiasi dengan Formula E Operations (FEO).
“Itulah mengapa kami dari awal sekali meminta pemprov dalam hal ini Dispora dan Jakpro untuk membuka kontrak antara mereka dengan FEO.
Karena kontrak itu di bayarkan menggunakan uang APBD, kami berhak mengetahui isi kontraknya seperti nya apa.
Agar kita bisa mempelajari opsi-opsi apa saja yang kita miliki ketika berbicara tentang rencana renegosiasinya,” kata Anggara kepada TribunJakarta.com, Selasa (12/10/2021).
Menurutnya, pengajuan hak interpelasi juga bukan tanpa alasan pasti.
Hasil renegosiasi yang tak terpublikasi inilah yang membuat fraksinya menolak penyelenggaraan Formula E.
“Ingat, Jakpro berkontrak dengan FEO itu menggunakan APBD, bukan PMD, bukan uang korporasi Jakpro.
Jadi mereka harus paham bahwa kami punya hak untuk mengetahui segala hal tentang kontrak itu,” jelasnya.
“Ya karena mereka memang sedari awal kami meminta tidak koperatif untuk membuka kontraknya. Jadi kita tidak tahu detail isinya seperti apa, terkait pembatalan dan lain halnya harusnya ada pasal yang mengatur tentang itu, tetapi skema nya seperti apa itu yang kita tidak pernah diberikan,” sambungnya.
Bandingkan dengan persiapan siswa gelar Pensi
Merujuk pada waktu penyelenggaraan yang kurang dari satu tahun lagi, Anggara menyebut Pemprov tak memiliki kesiapan.
Bahkan, ia membandingkan persiapan Pemprov dengan anak sekolah yang akan menggelar pentas seni (Pensi).
“Saya menyebut Sekelas Pemprov dalam hal persiapan, kalah dengan anak anak SMP yang ingin mengadakan Pensi. Mereka jika ingin mengadakan pensi biasanya persiapan 1 tahun sebelumnya sudah jelas, venuenya dimana, proposal sponsorshipnya, proposal acara dan lain-lain.
Sedangkan Pemprov tinggal 7 bulan saja belum ada FS terbaru, proposal terbaru dan bahkan venue nya dimana saja belum bisa ditentukan,” ucapnya.
Ia pun menyarankan kepada Pemprov untuk memikirkan renegosiasi soal pengembalian uang komitmen atau commitment fee yang sudah terlanjur dibayarkan, ketimbang memaksa menggelar ajang balap mobil bertaraf Internasional ini.
“Bukan berpotensi masalah lagi, sudah pasti bermasalah kalau waktu persiapannya mepet seperti ini.
Jadi harapan saya, Pemprov dan Pak Gubernur memikirkan kembali kesiapan kita dalam menyelenggarakan kegiatan Formula E.
Kalau memang tidak siap, jangan di paksakan lebih baik mengambil opsi renegosiasi untuk mengusahakan pengembalian dana yang sudah dibayarkan Rp560 M itu,” bebernya.