Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Indopos, Rabu, 19 Desember 2018
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengaku tidak setuju dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait reklamasi. Baik itu pencabutan segel, hingga penyerahan pengelolaan kepada BUMD, yakni PT Jakarta Proprtindo.
