Basuki akan Hapus Diskon PBB Jasa Marga
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan menghapus diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk jalan tol di Ibukota yang diminta PT Jasa...
Aparatur Dinilai Kurang Serius
Kompas, Jumat, 12 Februari 2016
Selain disebabkan manajemen yang lemah, kekalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sejumlah gugatan soal tanah terjadi karena aparatur pemerintah dinilai...
DKI Tak Punya Rencana Induk Drainase
Koran Sindo, Jumat, 12 Februari 2016
Pemprov DKI Jakarta hingga kini tidak memiliki rencana induk peta drainase untuk mengatasi genangan di wilayahnya. Kondisi ini dinilai...
Kopaja dan Metromini Minta Kelonggarab Peremajaan Armada
Koran Sindo, Jumat, 12 Februari 2016
Seluruh armada Metromini dan Kopaja telah melewati batas usia kendaraan maksimal 10 tahun. Para pemilik meminta Pemprov DKI Jakarta...
51 Aset Berperkara di Pengadilan
Pos Kota, Jumat, 12 Februari 2016
Sebanyak 51 aset Pemprov DKI saat ini berperkara di pengadilan. Biro Hukum DKI sedang menghadapi gugatan itu. Dari jumlah...
Korban Reklamasi Pulau G DUDuki Kantor Banteng
Indopos, Jumat, 12 Februari 2016
Sedikitnya 50 perwakilan nelayan Pantai Utara Jakarta menduduki Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Jakarta Utara. Mereka menuntuk agar...
DKI Kedodoran Mengelola Aset
Koran Tempo
Koran Tempo, Jumat, 12 Februari 2016
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pengelolaan aset pemerintahannya lemah. Saat ini pemerintah menghadapi 37 gugatan...
Lokbin Hanggar Tak Bisa Jadi Tempat Tinggal
Warta Kota, Kamis, 11 Februari 2016
DInas Koperasi USaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta akan menggelar undian bagi pedagang kaki lima yang...
Kontraktor Kecil Terancam Gulung Tikar
Pos Kota, Kamis, 11 Februari 2016
Sekitar 4.200 perusahaan jasa konstruksi di Jakarta terancam gulung tikar, menyusul kebijakan Pemprov DKI soal penggabungan lelang proyek. Pasalnya...
Ahok: Mana Ada Aturannya!
Pos Kota, Kamis, 11 Februari 2016
Gubernur Ahok menolak mentah-mentah permintaan tunjangan uang rapat anggota Dewan yang diajukan Ketua DPRD DKI.