ICW Lapor ke BPK, 14 Provinsi dengan Angka Korupsi Kesehatan Tertinggi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan temuan pemantauannya pada 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Sebanyak 26 puskemas dari 14 provinsi memiliki dana kapitasi yang rawan dikorupsi.

Keempat belas provinsi yang dinilai rawan korupsi telah dipetakan ICW yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tenggara, NTB, Sulawesi Utara, Kalimatan Timur, Kalimatan Barat, dan DKI Jakarta.
Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri menyatakan, seluruhnya adalah daerah yang dilaporkan terdapat kasus korupsi dalam bidang kesehatan yang cukup tinggi.
“Sebelumnya berdasarkan pemantauan tahun 2017 kita sudah memetakan provinsi-provinsi berdasarkan kasus korupsi kesehatan yang terbesar, dapat 14 provinsi itu. Setelah itu ada jaringan LSM dari masyarakat sipil yang ikut memantau,” kata Febri, Rabu (4/4).
Ada beberapa modus penyimpangan yang ditemukan ICW dalam pengelolaan dana kapitasi itu. Di antaranya adalah manipulasi dokumen untuk perhitungan jasa pelayanan seperti dokumen absensi dan jumlah pegawai, pemotongan dana jasa pelayanan, menyetor dana hasil pemotongan jasa pelayanan kepada kepala dinas atau kepala daerah (menyuap), digunakan untuk membiayai sertifikasi dan akreditasi Puskemas, manipulasi dan penggelembungan harga pembelian obat, serta anggaran ganda biaya operasional.
Temuan itu kemudian dilaporkan ICW ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta BPK mau melihat temuan ICW dan mengaudit dana kapitasi yang penggunaan berpotensi melenceng.
Salah satu penyalahgunaan dana kapitasi Puskesmas adalah terkait kasus yang menyeret Bupati Jombang nonakitf Nyono Suharli pada Februari 2018. Nyono diduga menerima suap yang berasal dari kutipan dana kapitasi di 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang.