Jokowi: Pastikan Tidak Ada Satu Rupiah Pun Uang Rakyat Dikorupsi

Bogor– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan kementerian/lembaga untuk memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikorupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Negara menyatakan, jajaran pemerintahan jangan berpuas diri atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Sebaliknya, aparat pemerintahan boleh berbangga apabila dapat memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digaris bawahi,” kata Kepala Negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).

Presiden Jokowi sejak sepekan terakhir berkantor di Istana Kepresidenan Bogor karena Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sedang direnovasi.

Ia mengatakan, seluruh jajaran pemerintahan wajib melakukan efisiensi biaya dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi (TI), dari hulu sampai hilir. “Maksimalkan penggunaakn teknologi informasi dari hulu sampai hilir. Ini segera. Saya sudah perintahkan lakukan e-planning dan e-budgeting. Perpres sedang disiapkan,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 jangan sampai membuat jajaran pemerintahan berpuas diri. Sebab predikat itu bukan merupakan prestasi, melainkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan uang rakyat. “Saya perlu mengingatkan kepada jajaran kementerian dan lembaga, mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup,” kata Presiden Jokowi.