Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program Jakarta Satu di Balai Kota, Jakarta, Rabu (17/1). Program tersebut akan mengintegrasikan seluruh data di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Untuk tahap awal, ada empat SKPD yang masuk dalam program tersebut.
Ia mengatakan, data dasar program tersebut adalah peta yang disusun Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta, kemudian bergerak ke data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data pajak dan retribusi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah, serta data air tanah di Dinas Perindustrian dan Energi DKI.
“Ini fase awal. Kami nanti akan perluas. Mulainya dari sini dan harapannya dengan adanya program Jakarta Satu, maka pengambilan kebijakan di Jakarta bisa berintegritas utuh, informasinya lengkap, karena kami punya fakta di lapangan yang ada dalam big data DKI,” kata Anies saat peluncuran.
Dalam peluncuran tersebut hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang.
Ia mengatakan, Jakarta membutuhkan perubahan sistemik, yakni cara bekerja dalam sebuah sistem yang benar. “Kami pastikan kebijakan dan langkah kami berintegritas. Sulit dilakukan perubahan berkelanjutan jika tidak membuat sistem berintegritas,” katanya.
Program Jakarta Satu akan menjadi landasan membuat kebijakan berdasarkan kenyataan di lapangan. Program ini diharapkan bisa melahirkan big data yang selanjutnya akan diikuti SKPD lainnya, yakni Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Kesejahteraan, dan Pemerintahan. “DKI punya tanggung jawab untuk hadirkan keadilan sosial. Jadi kami harus cukup sumber daya,” katanya.
Diharapkan program ini bisa membuat kebijakan Pemprov DKI lebih akurat. Dampak lebih lanjut bisa meningkatkan pendapatan. “Kinerja pajak retribusi kita bisa lebih baik. Dengan terintegrasi, mudah-mudahan kita bisa lebih berintegritas. Pajak tahun lalu kita berhasil lampaui target, tahun ini saya targetkan Rp 40 triliun,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, DKI akan menjadi percontohan untuk daerah lainnya. Pengintegrasian data ini penting untuk menciptakan negara yang baik mengingat negara tidak akan sejahtera tanpa data yang baik. “Integrasi ini merupakan kelanjutan apa yang akan dilakukan 3 tahun lalu. Kami di KPK memulainya di DKI dan masuk ke daerah-daerah lain,” terangnya.
Sumber: Suara Pembaruan
