Soft Launching menuju Jakarta Satu (satu peta ,satu data,satu kebijakan)

Kepala BPK Perwakilan provinsi DKI Jakarta Syamsudin menghadiri acara Soft Launching menuju Jakarta Satu (satu peta ,satu data,satu kebijakan). Acara yg digelar di balai Agung Balaikota Pemprov DKI Jakarta hari ini Rabu 17 Januari 2018 dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ,wakil ketua KPK Saut Situmorang,jajaran Muspida Pemprov DKI Jakarta,juga hadir dalam acara ini Ketua Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta yang diketuai oleh mantan pimpinan KPK yaitu Bambang Widjojanto.

Dalam sambutannya ketua Komite pencegahan korupsi DKI Jakarta Bambang widjojanto mengatakan Jakarta satu merupakan sebuah sistem pemantauan terintegrasi yang dibangun berdasarkan pada data dari seluruh SKPD didalam peta dasar tata ruang yg sama hasil kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK

Jakarta satu akan digunakan sebagai Iandasan pengawasan dan pengambilan keputusan yg obyektif berdasarkan pada fakta

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, DKI akan menjadi percontohan untuk daerah lainnya. Pengintegrasian data ini penting untuk menciptakan negara yang baik mengingat negara tidak akan sejahtera tanpa data yang baik. “Integrasi ini merupakan kelanjutan apa yang akan dilakukan 3 tahun lalu. Kami di KPK memulainya di DKI dan masuk ke daerah-daerah lain,” terangnya.

Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan atas dasar program tersebut adalah peta yang disusun Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta, kemudian bergerak ke data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data pajak dan retribusi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah, serta data air tanah di Dinas Perindustrian dan Energi DKI. Program Jakarta Satu akan menjadi landasan membuat kebijakan berdasarkan kenyataan di lapangan. Program ini diharapkan bisa melahirkan big data yang selanjutnya akan diikuti SKPD lainnya, yakni Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Kesejahteraan, dan Pemerintahan. “DKI punya tanggung jawab untuk hadirkan keadilan sosial. Jadi kami harus cukup sumber daya,” katanya.