Pencatatan Aset Amburadul, Sandi Sebut Anies akan Terbitkan Ingub

Badan Pemeriksa Keuangan menyoroti aset Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 421 triliun. Aset-aset tersebut disoroti karena pencatatannya tumpang tindih.

Menyiasati hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan dibuat instruksi gubernur (ingub). Ingub tersebut akan mengatur metode pencatatan aset-aset Pemprov DKI.

“Jadi tadi kami lagi merumuskan ingub untuk memberikan payung hukum kepada Pak Firdaus di BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah) agar kami bisa menyetujui yang berkaitan dengan klasifikasi dan pencatatan aset-aset tersebut,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).

Sandiaga menuturkan Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak memiliki tata cara pencatatan aset. Contoh ada tiga sekolah yang hanya menggunakan satu bangunan.

Namun, karena belum ada metodologi yang baku, setiap sekolah dimaksud tercatat memiliki aset berupa bangunan. Padahal bangunan yang digunakan hanya satu.

“Jadi ingub ini kami khususkan untuk menyepakati metodologi. Tadi kan ada pertanyaan, kok ada sekolah nilai asetnya 0 atau 1. Ternyata karena inputnya, ada SMP pagi dan sore. (Seharusnya) kalau pagi sudah tercatat, yang sore dianggap 0, begitu. Jadi asetnya sama, objeknya sama,” papar Sandiaga.

Sandiaga melanjutkan saat ini ingub tersebut sedang dalam penyusunan. Harapannya, ingub tersebut rampung dan diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (5/1).

“Jadi ingub tersebut akan disusun dan Kamis dipersiapkan¬†final¬†draft-nya. Jumat saya bawa sendiri, saya tenteng sendiri ke Pak Gubernur, mudah-mudahan Senin (8/1) sudah bisa difinalkan,” terang Sandiaga.

Soal pencatatan aset ini memang menjadi salah satu temuan BPK. Karena masalah tersebut, laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2016 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).