Sandi: BPAD Minta Tambahan Staf, Mereka Pontang-panting Catat Aset

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) tidak sanggup menginventarisasi aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Pihak BPAD minta tambahan personel.

“BPAD menginginkan untuk secara urgen penambahan staf, karena mereka terpontang-panting untuk mencatat aset sejumlah Rp 421 triliun ini,” kata Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).

Sandiaga pun menyetujui permintaan itu. Dia menuturkan personel yang akan membantu pihak BPAD harus memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi.

“Mereka meminta langsung dan saya langsung menyetujui, dan langsung akan diproses di bagian akuntansi semuanya,” terang Sandiaga.

Permintaan penambahan personel itu tercetus dalam rapat mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK di Balai Kota sore tadi. Konsultan dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Ilya Avianti mengusulkan Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan pegawai honorer atau lulusan D3 akuntansi.

“(Tambahan personel) bisa dari pegawai honorer atau lulusan D3,” jelas Ilya saat rapat soal WTP.