Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut saat ini Pemprov DKI lebih fokus pada penataan keuangan dan penataan aset. Anies mengatakan, Pemprov DKI di era kepemimpinannya akan berusaha untuk mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anies menginginkan hal itu, karena Pemprov selama empat tahun terakhir, atau sejak masih dipimpin Joko Widodo lalu digantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak pernah mendapat status tersebut.
“Kan sudah empat tahun ini Jakarta statusnya Wajar Dengan Pengecualian, kami akan ubah itu,” kata Anies di Gedung Balai Kota, Jakarta, Senin (23/10).
Untuk itu dalam rapat pimpinan pertama yang digelar setelah dirinya resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Anies pun memerintahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno agar bisa mengelola keuangan serta mendata aset-aset milik daerah yang selama ini dia sebut terbengkalai.
Sandi nantinya akan bekerja bersama dengan SKPD terkait untuk mengelola keuangan dan aset Pemda, sehingga laporan keuangan Jakarta bisa mendapat status wajar tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini (status WTP) jadi prioritas kami, target utama kami, kerena itu harus kerja keras dalam penataan kembali soal keuangan dan soal aset karena di situ banyak sekali tantangan,” katanya.
Tata Kelola Lingkungan
Selain status WTP dari BPK, Anies juga menitikberatkan pada tata kelola lingkungan. Apalagi, saat ini Jakarta sudah memasuki musim hujan sehingga perlu percepatan pengerukan sungai untuk mencengah banjir.
Pengerukan akan dilakukan di lima wilayah Jakarta. Namun saat ditanya terkait daerah mana saja yang akan dikeruk, Anies tak bisa menjawab detail.
“Ya semua saja, pokoknya yang bisa menyebabkan banjir itu dikeruk,” kata Anies.
Di samping itu, Anies juga menyinggung terkait proyek pembangunan yang ada di Jakarta. Anies mengatakan akan ada enam proyek pembangunan simpang susun tidak sebidang yang tidak akan selesai tepat waktu.
Untuk itu dirinya sudah memerintahkan pihak terkait agar terus kerja keras bahu membahu agar proyek tersebut dapat selesai sehingga warga tidak lagi menjadi korban.
“Nanti ada laporan tertulis, lalu kita akan monitor, pastikan semuanya tepat waktu sehingga masyarakat tidak dirugikan,” kata Anies.
